Arsip Penulis: A. Satrio

Tentang A. Satrio

happy

Tugas Etika Profesi Akuntansi

Tentang

Analisis Balanced Scorecard Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok :

  • Agung Satrio                         (20210312)
  • Dinar Tri Anggraini              (22210069)
  • Heru Hermawan                    (23210282)
  • Rizchi Ramadhan                  (28210922)
  • Yulianti                                  (28210754)

 

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2013

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

 

ALAT ANALISIS

Perspektif Financial

  1. Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain sebagai berikut:

  1. Cash Ratio, yaitu Likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, namun dalam prakteknya akan dapat mempengaruhi profitabilitas.

 

 

 

Alat Liquid

Cash Ratio =                                                                  X 100 %

                 Pinjaman yang harus segera dibayar

 

  1. Reserve Requirement (RR), yaitu likuiditas wajib minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk Giro pada BI. Reserve requirement merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Menurut surat edaran BI nomor : 12/19/PBI/2010 besarnya minimal 8%.

 

                     Jumlah alat liquid

RR =                                                                         X 100 %

                            Jumlah dana simpanan pihak ketiga

 

  1. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas adalah alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh Bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Rasio-rasio rentabilitas terdiri atas:

  1. Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank ada perbedaan sedikit antara ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

 

                                         Laba bersih

ROA =                                                           X 100 %

                              Total aktiva

 

  1. Return On Equity (ROE), yaitu perbandingan diantara laba bersih bank dengan modal sendiri. Perlu diperhatikan, bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak memasukkan unsur ROE. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.             

 

Laba bersih

ROE =                                                           X 100%

                         Modal sendiri             

 

  1. Rasio Solvabilitas.

Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditasi Bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai hutang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Rasio Solvabilitas ini terdiri atas:

  1. Debt to Equity Ratio (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutanghutangnnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya hutang.

 

                                 Jumlah utang

DER =                                                                      X 100%

                                         Jumlah modal sendiri

 

Perspektif Pelanggan, Perspektif Bisnis Internal, dan Perspektif            Pembelajaran dan Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan karyawan, penulis menggunakan table kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan dan karyawan Bank Rakyat Indonesia.

Data kuisioner tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pengukuran skala Guttman, yaitu skala yang digunakan untuk mendapatkan dua pilihan jawaban “Puas” atau “Tidak Puas” , dimana skor penilaian yang diberikan untuk jawaban “Puas” adalah satu (1), dan skor penilaian untuk jawaban “Tidak Puas” adalah nol (0).

Adapun untuk menghitung persentase penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

 

Jumlah jawaban Puas/Tidak Puas

X 100%

    Jumlah jawaban kuesioner

 

Dari total jawaban tersebut kemudian diolah dan dinilai perhitungan persentase yang dikelompokkan ke dalam empat criteria sebagai berikut :

  • 76% – 100% Baik
  • 56% – 75% Cukup Baik
  • 40% – 55% Kurang Baik
  • < 40% Tidak Baik

Pengelompokkan hasil perhitungan ke dalam satu kriteria diatas adalah bertujuan untuk menilai bagaimana kinerja Bank Rakyat Indonesia, sudah baik atau belum.

 

TUJUAN PENULISAN

Kami selaku pihak top management ingin menginformasikan keadaan perusahaan kami kepada semuanya selaku para investor yang mungkin ingin menanamkan modalnya di perusahaan kami. Kami akan memberikan data keuangan kami pada pembahasan melalui analisis Balanced Scorecard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Perspektif Pelanggan

NO

PERTANYAAN

HASIL PERSENTASI

1

Penampilan dan sambutan yang diterima dari pegawai.

60%

2

Ketanggapan pegawai dalam menjawab pertanyaan terhadap nasabah.

95%

3

Kenyamanan dan kebersihan (lokasi, tempat parkir, suasana).

70%

4

Persediaan produk yang diberikan memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

80%

5

Promosi yang dilakukan kepada nasabah.

60%

6

kemudahan mendapatkan informasi tentang produk.

75%

7

Pelayanan (data) yang diberikan akurat dan tidak ada penyelewengan atas data tersebut.

60%

8

BRI menerapkan praktek-praktek manajemen penjualan yang propesional.

90%

9

Perhatian terhadap keluhan-keluhan nasabah.

65%

10

Pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada nasabah.

90%

 

 

Dari hasil persentasi dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan dapat dikatakan cukup baik dengan rata-rata persentasi 74,5%, karena adanya kepercayaan pelanggan terhadap produk. selain itu rata-rata pelanggan menyatakan cukup puas dengan pelayanan yang diberiakan oleh perusahaan.

 

  1. Perspektif Bisnis Internal

Hasil persentasi tertinggi pada proses inovasi

NO

PERTANYAAN

HASIL PERSENTASI

1

Pelebaran jaringan usaha dilokasi yang

Berbeda.

95%

2

Kelengkapan produk yang disediakan.

100%

3

Pemenuhan kebutuhan pasar.

95%

 

 

            Hasil persentasi tertinggi pada proses operasi

NO

PERTANYAAN

HASIL PERSENTASI

1

Waktu / lamanya proses pelayanan terhadap

Pelanggan.

90%

2

Kualitas penanganan klaim dari pelanggan.

90%

3

Profesionalisme customer service dalam

menghadapi masalah.

100%

4

Pengenalan jasa produk oleh customer service penjualan.

95%

5

Pemberian informasi tentang jasa yang

Ditawarkan.

100%

6

Jalinan hubungan baik dengan pelanggan

95%

 

           

Hasil persentasi tertinggi pada pelayanan purna jual

NO

PERTANYAAN

HASIL PERSENTASI

1

Tanggapan yang cepat terhadap klaim kerusakan.

100%

2

Keramahan petugas customer service.

100%

3

Profesionalisme customer service dalam

menghadapi masalah.

100%

4

Kecepatan pelayanan customer service.

100%

 

Dari hasil persentasi diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja proses internal perusahan dapat dikatakan baik karena rata-rata persentasi mencapai 96,9%, selain itu juga perusahaan terus melaksanakan inovasi, memaksimalkan proses operasi, dan memberikan layanan purna jual yang memadai dan cukup memuaskan para pelanggan.

 

  1. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Hasil persentasi tertinggi pada motivasi, kepuasan dan keselarasan

NO

PERTANYAAN

HASIL PERSENTASI

1

Saya menyukai pekerjaan saya.

100%

2

Karyawan sering dihargai bila hasil kerjanya

Baik.

100%

3

Peralatan yang digunakan baik.

100%

4

Rekan-rekan sya hangat dan menyenangkan.

95%

5

Saya senang dengan kebijaksanaan mengenai

absent perusahaan.

100%

6

Atasan saya bisa menghargai masukan dan

Pendapat.

90%

7

Perusahaan ini mempunyai reputasi yang baik

Dimasyarakat.

95%

 

Dari hasil persentasi diatas dapat disimpulkanbahwa kinerja perusahaan dapat dikatakan baik, karena perusahaan sudah cukup memperoleh pegawai yang produktif dengan rata-rata persentasi 97,2%. Lebih dari itu perusahaan memiliki pegawai yang cukup termotivasi, puas dan selaras dengan lingkungan kerja.

 

  1. Perspektif Financial

KETERANGAN

2008

2009

2010

2011

2012

Rasio Liquiditas

 

 

 

 

 

a. Cash Ratio

185,98%

117,21%

220,69%

255,38%

357,07%

b. RR

8,29%

8,22%

8,98%

11,34%

12,53%

Rasio Rentabilitas

 

 

 

 

 

a. ROA

2,42%

2,31%

2,84%

3,21%

3,39%

b. ROE

26,65%

26,81%

31,28%

30,29%

28,80%

Rasio Solvabilitas

 

 

 

 

 

a. DER

1000,69%

1062,79%

1002,40%

843,19%

749,76%

 

Dari hasil penilaian diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia untuk rasio liquiditas dan rasio rentabilitas cenderung baik, itu dapat dilihat RR, ROA, dan ROE yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan melebihi persantase yang di inginkan. Tetapi kurang baik pada Cash Ratio walaupun persentase disetiap tahunnya mengalami kenaikan, ini dikerenkan bank kurang melakukan investasi atau meberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah,sehingga banyak dana yang menganggur. dana yang menganggur ini dapat merugikan bank karena pendapatan bank sebagai akibat dari penggunaan dana menjadi menurun. Untuk rasio solvabilitas, dilihat dari DER kinerjanya kurang baik karena melebihi persantase yang di inginkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

            Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, analisis Balanced Scorecard yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat dinilai cukup baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari keempat perspektif yang menjadi tolak ukur dalam Balanced Scorecard dan telah sesuai dengan fungsinya masing-masing, jadi bagi anda para investor ini merupakan indikator untuk kalian semua para investor dalam mempertimbangkan penanaman modal kepada perusahaan kami dan ini merupakan investasi yang aman bagi kalian. Keempat perspektif tersebut diintisarikan sebagai berikut :

  1. a.      Perspektif Financial

Berdasarkan hasil penilaian diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia untuk rasio Liquiditas, rasio Rentabilitas, dam rasio Solvabilitas cenderung baik, itu dapat dilihat dari RR, ROA, dan ROE yang telah mencapai persantase yang di inginkan, tetapi kurang baik pada Cash Ratio karena walaupun persentase disetiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi ini kurang baik karena banyak dana yang menganggur, dan DER yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi hutang-hutangnya dengan mengandalkan ekuitasnya yang tergambar dalam perhitungan DER, maka itu kurang baik untuk Bank Rakyat Indonesia

  1. b.      Perspektif Pelanggan

Dilihat dari perspektif ini kinerja perusahaan dapat dikatakan baik, karena adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap produk, pelayanan dan perusahaan yang dapat dilihat dari adanya penambahan pelanggan baru dan peningkatan pangsa pasar yang direbut oeh perusahaan.

  1. c.       Persepktif Proses Bisnis Internal

Dilihat dari perspektif ini, secara umum kinerja proses internal perusahan dapat dikatakan baik, karena perusahaan terus melaksanakan inovasi, memaksimalkan proses operasi, dan memberikan layanan purna jual yang memadai dan memuaskan para pelanggan.

 

 

  1. d.      Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Dilihat dari perspektif ini, kinerja perusahaan dapat dikatakan baik, karena perusahaan sudah cukup memperoleh pegawai yang produktif dan cukup termotivasi, sudah memiliki informasi dan data base yang cukup baik bagi pegawai. Dari initisari diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara umum adalah cukup baik.

 


INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Tahun 1966

Sejarah International Accounting Standards (IAS) dimulai pada tahun ini dengan pengajuan proposal pembentukan kelompok studi yang beranggotakan the Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dan Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). Proposal ini pada tahun 1967 disetujui dengan dibentuknya Accountants International Study Group (AISG).

Tahun 1973

International Accounting Standard Committee (IASC) dibentuk secara resmi, dengan maksud dan pesan sponsor yang jelas, bahwa semua standard akuntansi internasional yang akan diterbitkan oleh badan ini harus memenuhi syarat yaitu “be capable of rapid acceptance and implementation world-wide”.Dalam 27 tahun umurnya, IASC menerbitkan 41 standar yang dikenal dengan IAS.

Tahun 1997

Dibentuk suatu badan interpretasi yang disebut dengan Standing Interpretation Committee (SIC), yang memiliki tugas mempertimbangkan perdebatan atas isu yang timbul menyangkut suatu standard, dan menyusun suatu panduan untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Interpretasi yang diterbitkan oleh badan ini berjumlah 33 SIC sepanjang umur hidupnya.

Tahun 2000

Pada bulan Mei tahun ini, IOSCO (International Organisation of Securities Commissions) menyetujui penggunaan IAS untuk penerbitan saham antar Negara (cross border listing) dengan press release 17 May 2000.

Tahun 2001

Pada bulan April tahun ini, IASC melakukan restrukturisasi dengan membentuk IASB (International Accounting Standard Board) yang akan menjadi pengganti IASC sebagai standard setter, sementara IASC menjadi foundation. Pada saat ini juga diputuskan bahwa IASB akan melanjutkan pengembangan IAS yang telah diterbitkan sebelumnya, dan memberi nama standard baru yang diterbitkannya dengan nama IFRS (International Financial Reporting Standards). IAS yang belum digantikan dengan IFRS tetap berlaku. Standar pertama yang merupakan produk IASB adalah IFRS 1 : First Time Adoption of IFRS tahun 2003. Sedangkan komite penerbit interpretasi berganti nama dari SIC menjadi IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) pada bulan Juli dan sejak itu menerbitkan IFRIC interpretation. Pada tahun 2010 komite ini berganti nama lagi menjadi IFRS Interpretation Committee.

Pengertian IFRS

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999 dalam Intan Immanuela, puslit2.petra.ac.id)Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi:

  • Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.
  • Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca).
  • Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan.
  • Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chariri, 2009).

Konverjensi ke IFRS di Indonesia

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :

  1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan
  2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
  3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

Manfaat dari adanya suatu standard global:

  1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi local
  2. investor dapat membuat keputusan yang lebih baik
  3. perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi
  4. gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.

Ruang Lingkup Standar

Standar ini berlaku apabila sebuah perusahaan menerapkan IFRS untuk pertamakalinya melalui suatu pernyataan eksplisit tanpa syarat tentang kesesuaian dengan IFRS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang pertamakalinya berdasarkan IFRS (termasuk laporan keuangan interim untuk periode pelaporan tertentu ) menyediakan titik awal yang memadai dan transparan kepada para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang seluruh periode disajikan.

Elemen laporan keuangan

Posisi keuangan suatu perusahaan terutama disediakan dalam Pernyataan Posisi Keuangan, unsurnya meliputi:

  1. Asset : Aset adalah sumber daya dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan.
  2. Liability : Sebuah Kewajiban adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan, yaitu aset.
  3. Equity : Ekuitas bunga residual dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas juga dikenal sebagai modal pemilik.
  4. Kinerja keuangan suatu perusahaan terutama disajikan dalam laporan laba rugi atau laba dan rugi. Unsur-unsur laporan laba rugi atau unsur-unsur yang mengukur kinerja keuangan adalah sebagai berikut:
  5. Revenues : kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Namun, itu tidak termasuk sumbangan yang dilakukan oleh peserta ekuitas, yaitu, pemilik, mitra, dan pemegang saham.
  6. Expenses : penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau penyusutan aktiva atau munculnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

 

Pengakuan unsur laporan keuangan

Item yang diakui dalam laporan keuangan jika:

  • ada kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari suatu entitas dan
  • ketika item memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan kehandalan.
  • Stabilitas

 

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Par. 99. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah moneter di mana unsur-unsur dari laporan keuangan harus diakui dan dibawa dalam neraca dan laporan laba rugi. Hal ini melibatkan pemilihan pengukuran dasar tertentu.

Par. 100. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat yang berbeda dan dalam berbagai kombinasi dalam laporan keuangan, meliputi:

  1. Historical cost. Aset disajikan berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan pertimbangan untuk mendapatkan aset pada saat mereka akuisisi. Kewajiban disajikan berdasarkan jumlah hasil yang diterima sebagai imbalan atas kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pendapatan pajak), di sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam bisnis normal.
  2. Current cost. Aset yang disajikan pada jumlah kas atau setara kas yang harus dibayarkan jika sama atau setara aset diakuisisi saat ini. Kewajiban disajikan pada jumlah undiscounted kas atau setara kas yang akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini.
  3. Realisable (settlement) value. Aset yang disajikan pada jumlah kas atau setara kas yang bisa diperoleh pada saat menjual aset. Kewajiban disajikan sebesar nilai pelunasan, yaitu jumlah yang undiscounted kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam bisnis normal.
  4. Present value. Aset yang dilakukan saat ini nilai diskon dari arus masuk kas bersih masa depan yang diharapkan untuk menghasilkan dalam kegiatan usaha normal. Kewajiban disajikan saat ini nilai diskon masa depan arus keluar kas bersih yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam bisnis normal.

 

Par. 101. Dasar pengukuran paling sering diadopsi oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan mereka adalah historical cost. Biasanya dikombinasikan dengan dasar pengukuran lain. Sebagai contoh, persediaan biasanya disajikan pada biaya yang lebih rendah dan nilai bersih yang dapat direalisasikan, surat berharga dapat disajikan pada nilai pasar dan kewajiban pensiun dilakukan pada nilai sekarang. Selain itu, ada entitas menggunakan dasar biaya saat ini sebagai respons terhadap ketidakmampuan dari model akuntansi biaya historis untuk menangani dampak perubahan harga aset non-moneter. Muhammad Mohsin Bhatti.

Sumber : google.com


Tugas 2

TUGAS 2 (BAHASA INGGRIS BISNIS 2)

Tema : Noun Phrase
Nama Kelompok / Kelas : 3EB06

                          Agung Satrio (20210312)
                          Chalida Fathia (21210546)

                          Dinar Tri Anggraini (22210069)

                          Heru Hermawan (23210282)

                          Yulianti     (28210754)

                          

NOUN PHRASES

Suatu frasa (phrase) adalah sekelompok kata yang di dalamnya terdapat satu kata pokok (headword) dengan kata-kata yang lain menerangkan kata pokok tersebut.

Phrase merupakan kumpulan dari words, dan sudah memiliki arti, namun belum sempurna karena belum memiliki Subjek.

Phrase dalam bahasa inggris terbagi menjadi 4 bagian :
1. Noun phrase = susunan Noun + noun contoh : Book Store atau Adjective + Noun = Contoh : Beautiful Girl
2. Adjective Phrase = susunan adverb + adjective contoh : so happy, very cool
3. Adverb Phrase = susunan adverb + adverb contoh : so well, so fast, very fast, dll
4. Verb phrase = sususan auxilary (tobe) + ordinary (kt.kerja asli) = contoh is studying, will follow, dll

Frasa Benda (Noun Pharases) :

Suatu frasa benda adalah suatu frasa di mana kata pokoknya adalah kata benda dengan kata-kata lain yang menerangkan kata benda tersebut. Frase kata benda terdapat dua macam, yaitu kata penjelas yang mengawali kata benda bersangkutan dan kata penjelas yang mengakhiri kata benda bersangkutan.

Pembentukan Noun Phrase
Frasa benda bisa di bentuk dengan susunan kata-kata seperti berikut :

1.      Article + Noun 

a) Indifinite Article + Noun
Noun Phrase dapat terbentuk dengan adanya kata sandang a dan an sebelum kata benda itu.
      Contoh : a girl   an apple   a university
Rangkaian kata a girl  adalah suatu frasa kata benda, a menerangkan kata benda girl ; girl adalah kata pokoknya (headword) dalam frasa tersebut, a adalah kata yang menerangkan kata girl.

b) Difinite Article + Noun
Yang dimaksud dengan Definite article adalah kata sandang The.

       Contoh : the house    the book    the boys   the pens
Rangkaian kata kata dia atas adalah frasa benda. The menarangkan kata benda house, book, boys, dan pens . Kata-kata house, book, boys, pens  adalah kata-kata pokoknya dan “the” menerangkan kata-kata pokok tersebut.

2.      Demonstrative Adjective   + Noun 
Kata demonstrative adjective antara lain kata this, these, that, dan those.
Contoh :  This song                That poem                  those disasters
                That stranger          These tragedies           this liquid

3.       Possessesive Adjective +    Noun dan Possessive noun + noun

Yang dimaksud dengan possessive adjective adalah kata-kata yang menyatakan pemilik sesuatu, misalnya my, your, his, her, its, our, their, jean’s, Mr.Jones’, dsb.
Contoh : Her computers                   your ideas                    Toni’s pen

4.       Numerals (kata bilangan)

Yang dimaksud dengan numerals adalah one, two, three, ten, dst.

          Contoh : 

Two women (=dua orang wanita)
Four members (=empat orang anggota)
Three books (=tiga buku)

5.       Quantifier + noun

Adalah kata yang menyatakan banyaknya suatu benda, misalnya some, any, much, many, a lot of, few, a little, dsb.
Contoh : some brothers     much money          many pencils

Kata atau kata-kata yang menerangkan ini bisa terletak di depan atau di belakang kata benda itu.

Urutan penulisan Noun Phrase dalam Bahasa Inggris mengikuti aturan sebagai berikut :

1.      Determiner : Isinya a atau an ( sebuah) atau bisa the

2.      Opinion : Opini orang tentang benda utama (mis, handsome, beautiful, cute, dan lain-lain)

3.      Size : Ukuran (small, large, big, huge dan lain-lain)

4.      Age : Umur, zaman, (old, modern dan lain-lain)

5.      Temperature

6.      Shape : bentuk, penampakan dan lain-lain

7.      Colour

8.      Original : berasak dari benda utama (berasal), contohnya ada dua :

. -    Country / city : asal tempat (Negara/kota)

-      Material : asal dari bahan (besi, emas, kain dan lain-lain)

9.      Purpose : berhubungan dengan tujuan dari benda utama.

10.  Noun : ini lah yang disebut kata benda utama.

Soal Softskill ke 2

A young woman

Jawab : kata awal ‘a’ dari  A young woman adalah menunjukkan awal dari urutan penulisan Noun Phrase, di dalamnya frasa ‘a’adalah kata tersebut yang menjelaskan kata woman. Sedangkan dengan kata ‘young’ menunjukkan sebuah opini / pendapat dan juga bisa sebagai penampilan yang menjelaskan kata utama yaitu woman. Jadi kesimpulan nya A young woman baik dalam arti maupun susunan katanya sudah benar dalam contoh Noun Phrase.

 A young beautiful woman

Jawab : Kata awalan ‘a’ sudah menunjukkan dalam diurutan pertama namun kata ‘beautiful’ diposisikan dikata kedua karena menunjukkan posisi sebagai opini. Sedangkan kata ‘young’ mengartikan sebagai penampinan seorang wanita yang masih belia atau muda.  Jadi kesimpulan dari kelompok kami Susunan A young beautiful woman kurang tepat dalam Noun Phrase , yang menurut kelompok kami yang benar adalah A beautiful young woman.

 A beautiful young woman

Jawab : Kesimpulan yang dapat kelompok kami tentukan bahwa A beautiful young woman sudah benar susunan frase nya seperti yang sudah dicontohkan di a young beautiful woman.

  

Two cleverest students

Jawab : dalam kalimat ‘Two’ merupakan kata bilangan yang menjelaskan jumlah dari kata pokok, dalam ini ‘students’ sedangkan ‘cleverest’ adalah pandai yang menejlaskan sebuah opini kepada kata ‘student’. Akhiran –est dalam kata cleverest meniliki arti sangat pandai bisa juga disebut dengan paling pandai. Kesimpulan nya adalah menurut kelompok kami Cleverest two student itu sudah benar dalam Noun Phrase

Cleverest two students

Jawab : Dalam Kalimat ini ‘Cleverest two student’ menurut kelompok kami terbalik, seharusnya Cleverest itu ada diurutan kedua kalimat karena merupakan sebuah opini dalam kata utama.

Contoh lainnya :

1A good boy

2. That’s a good boy

3.  A good handsome boys

4.  The handsome good boys

5.  Two good boys


TUGAS 1

Nama : Agung Satrio
Npm : 20210312
Kelas : 3eb06

Bahasa Inggris 2

 

Tugas 1

  • Inattantive : kurang memperhatikan, jika “IN” dihilangkan akan berbeda artinya menjadi “attantive : penuh perhatian”
  • Incomplete : tidak lengkap, jika “IN” dihilangkan akan berbeda artinya menjadi “complete : lengkap”
  • Incompatibility : ketidakcocokan, jika “IN” dihilangkan akan berbeda artinya menjadi “compatibility : kecocokan”
  • Inaccuracy : ketidaktelitian, jika “IN” dihilangkan akan berbeda artinya menjadi  “accuracy : teliti”
  • Inactivate : menonaktifkan, jika “IN” dihilangkan akan berbeda artinya menjadi  “activate : menggiatkan”

Tugas 4 Softskill Bahasa Indonesia

0logo gundarTema   : Pajak

Topik   : Pajak Bumi dan Bangunan

BAB I Pendahuluan

1.1        Latar Belakang

1.2        Rumusan Masalah

1.3        Tujuan

BAB II Pembahasan

2.1       Definisi, Dasar Hukum, dan Asas

2.2       Nilai Jual Objek Pajak, Objek Pajak dan Subjek Pajak

2.3       Menentukan Tarif Pajak

2.4       Pengurangan Pajak dan Pengurangan Denda Administrasi, Pejabat dan Sanksi

 

 

BAB III Penutup

Pajak Bumi dan Bangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG


Pajak merupakan suatu iuran wajib bagi wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak ini sifatnya tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pajak ini ada bermacam-macam. Dalam hubungannya dengan adanya suatu wilayah di permukaan bumi dan segala sesuatu yang bernilai di atasnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki aturan yang jelas.

Peraturan yang berkaitan dengan pajak ini diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 1985 yang telah diubah dengan adanya undang-undang No. 12 tahun 1994. Dengan adanya peraturan ini diharapkan adanya pemungutan pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan dapat dilakukan sesuai dengan asas-asas yang ada.
Agar lebih memahami mengenai adanya peraturan penarikan pajak bumi dan bangunan maka dalam dalam makalah ini akan membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan secara lebih mendalam.

1.2  RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa definisi, dasar hukum dan asas dari Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apa yang dimaksud dengan nilai objek pajak, objek pajak dan subjek pajak?
3. Bagaimana menentukan tarif pajak, dasar pengenaan pajak?
4. Bagaimana cara menghitung pajak, tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang?
5. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)?
6. Bagaimana tata cara pembayaran dan penagihan?
7. Apa yang dimaksud keberatan dan banding dalam pajak?
8. Apa yang dimaksud pengurangan pajak dan pengurangan denda administrasi, pejabat dan sanksi?
9. Bagaimana cara pembagian hasil penerimaan PBB?

1.3  TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui:

1. Definisi, dasar hukum dan asas dari Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Dengan nilai objek pajak, objek pajak dan subjek pajak.
3. Menentukan tarif pajak, dasar pengenaan pajak.
4. Cara menghitung pajak, tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang.
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
6. Tata cara pembayaran dan penagihan.
7. Keberatan dan banding dalam pajak.
8. Pengurangan pajak dan pengurangan denda administrasi, pejabat dan sanksi.
9. Cara peembagian hasil penerimaan PBB.

BAB II


PEMBAHASAN

2.1 Definisi, Dasar Hukum, dan Asas

a. Definisi

Ø Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia

Ø Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenunya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

b. Dasar Hukum


Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994.

c. Asas

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:
1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

2.2 Nilai Jual Objek Pajak, Objek Pajak dan Subjek Pajak

a. Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.
Yang dimaksud dengan :

Ø Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

Ø Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolah obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut.

Ø Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:
1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan
3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, izin Pemanfaatan Kayu serta Izin sah lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
4. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
5. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
6. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi
7. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C
8. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C
9. Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama
10. Objek Pajak usaha bidang perikanan laut
11. Objek Pajak usaha bidang perikanan darat
12. Objek pajak yang bersifat khusus

b. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak terutang.
Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Letak
b. Peruntukan
c. Pemanfaatan
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan factor-faktor sebagai berikut:
a. Bahan yang digunakan
b. Rekayasa
c. Letak
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Pengecualian Obyek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
1. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara
2. Di bidang kesehatan, contoh: rimah sakit
3. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
4. Di bidang social, contoh: panti asuhan
5. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakalam, atau yang sejenis dengan itu.
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

c. Subjek Pajak

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

3. Dalam hal atas subjek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak
Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas waib pajaknya.

2.3 Menentukan Tarif Pajak

a. Penentuan Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen)

2.4 Pengurangan Pajak dan Pengurangan Denda Administrasi, Pejabat dan Sanksi

a. Pengurangan Pajak


Pengurangan pajak diberikan atas pajak (PBB) terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam hal:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu objek pajak yang hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya,seperti:

a) Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.

b) Objek pajak yang dimiliki,dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.

c) Objek pajakyang dimilik, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata mata berasal dari pensiunan,sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.

d) Objek pajak yang dimiliki,dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban pbb-nya sulit dipenuhi.

e) Objek pajak yang dimiliki,dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.

f) Objek pajak yang dimiliki,dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun,sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

Dalam hal ini pengurangan dapat dapt diberikan setinggi-tingginy 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang,dan ditetakan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.

1. Wajib Pajak OrangPribadi atau Badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam adalah gempa bumi,banjir,tanah longsor,hunung meletus dan sebagainya.Sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang di luar biasa adalah kebakaran,kekeringan,wabah penyakit dan hama tanaman.Dalam hal ini dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besaryta pajak terutang.

2. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tuju puluh lima persen ) dari besarnya pajak terutang.

Cara Mengajukan Permohonan :

1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajk Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan dimohonkan

2. Permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung:

a. Sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP

b. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

3. Permohonan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan

4. Permohonan pengurangan pajak terutang perseorangan harus dilampiri:

a. Foto copy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan penguranganya; dan
b. Foto copy tanda anggota Veteran, bagi anggota Veteran

5. Permohonan pengurangn pajak secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui:

a. Pemerintah Daerah Setempat; atau
b. Organisasi Legiun Veteran Indonesia, bagi anggota Veteran.

6. Permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan harus dilampiri dengan:
a. Foto Copy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan penguranganya;
b. Foto Copy SPT PPh tahun pajak terahir beserta lampirannya; dan
c. Laporan Keuangan

7. Permohonan pengurangan pajak terutang dalam hal obyek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dilampiri Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat/Instansi terkait.

8. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah melunasi PBB untuk tahun sebelumnya atas obyek pajak yang sama.

9. Permihonan dapat disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos.

10. Tanggal tanda terima Surat Permohonan tersebut diatu sebagai berikut:
a. Apabila disampaikan secara langsung maka tanggal tanda terima adalah pada saat surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Apabila dikirim melalui pos atau sarana pengiriman lainnya maka tanggal tanda terima adalah pada saat surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pengurangan Denda Administrasi

Atas permintaan wajib pajak Dirjen Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu.
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi kepada Direktur Jendral Pajak. Direktur Jendral Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruhnya denda administrari tersebut.

Pejabat
1. Pejabat yang dalam jabatanya atau tugas pekerjaanya berkaitan langsung dengan objek adalah:
a. Camat sebagai Pejbat Pembuat Akta Tanah
b. Notaris/ Pejabat pembuaat akta tanah
c. Pejabat pembuat akta tanah
2. Pejabat yang ada hubunganya dengan obyek pajak adalah:
a. Kepala Kelurahan atau Kepala Desa
b. Pejabat Dinas Tata Kota
c. Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan
d. Pejabat Agraria
e. Pejabat Balai Harta Peninggalan
f. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan/Direktorat Jendral pajak.

Kewajiban Pejabat

1. Yang berkaitan langsung dengan objek pajak, wajib:

a. Menyampaikan laporan bulanan mengenai mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
b. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jendral pajak
Catatan:
Kewajiban merahasiakan ditiadakan (tidak ada rahasia jabatan dalam hubungan dengan PBB).

2. Yang behubungan dengan objek pajak:

Wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jendral Pajak berwenang
Catatan:
Kewajiban merahasiakan ditiadakan (tidak ada rahasia jabatan dalam hubungan dengan PBB).

c. Sanksi

Bagi Wajib Pajak

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denada administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

2. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

3. Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal:
a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak.
b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.

4. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal:
a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Derektorat Jendral Pajak.
b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak bnar.
c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumaen lainnya.
e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.
Untuk sebab kelelapan:
Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang.

Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Untuk sebab kesengajaan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan ebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagaian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagaian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

Bagi Pejabat

Sansi Umum

Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu antar lain:

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 No. 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Sanksi Khusus

Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya, yang:

a. Tidak memeperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan.
b. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

BAB III


PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu iuran kas Negara terhadap bumi dan bangunan yang berada si atasnya. Dasar hukumnya dijelaskan dalam UU No.12 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994. Asas dari penarikan pajak ini adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan, kepastian hokum, mudah dimengerti dan adil, serta menghindari pajak berganda.

2. Nilai Jual Objek Pajak merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Objek Pajak merupakan bumi dan atau bangunan yang memiliki nilai jual, dan Subjek Pajak adalah orang atau badan yang memiliki hak, mendapat manfaat, dan atau memiliki, menguasai bumi dan bangunan.

3. Tarif pajak ditentukan sebesar 0,5% dari nilao objek pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP, dasar penghitungan pajak, dan Peraturan Pemerintah.

4. Cara menghitung pajakadalah dengan mengalikan tarif pajak dengan NJKP. Tahun pajak merupakan jangka waktu satu tahun takwim (1/1 sampai 31/12), saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada 1/1, dan tempat yang menentukan pajak terutang untuk daerah Jakarta adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah lainnya di wilayah Kabupaten atau Kota, sedangkan untuk Batam, diwilayah Propinsi Riau.

5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak, dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan surat yang dikeuarkan oleh Direktur Jendral Pajak jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan perjakan dengan jumlah SKP adalah pokok pajak ditambah denda administrasi sebesar 25%.

6. Tata cara pembayaran dan penagihan, pajak terutang yang berdasarkan SPPT harus dilunasi maksimal 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, pejak terutang yang berdasarkan SKP maksimal 1 bulan sejak diterimanya SKP, sedangkan pajak yang telah jatuh temp, tapi belum dibayar dikenakan denda administrasi 2 % per bulan. Pembayaran dapat dilakukan di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keungan.

7. Keberatan dapat diajukan kepada Direktur Jendral Perpajakan atas SPPT dan SKP dan ketidak sesuaian antara klasifikasi bangunan, NJOP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.Banding dalam pajak ditangani oleh Pengadilan Pajak, dengan persetujuan Dirjen Pajak, dengan pengajuan keberatan selama tiga bulan.

8. Pengurangan pajak diberikan kepada orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu dengan pengurangan maksimal 75% dari besarnya pajak terutang, jika terjadi bencana pada objek pajak, maka pengurangan dapat diberikan hingga 100%, dan dipertimbangkan atas kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak. Pengurangan denda administrasi dapat diberikan oleh dirjen pajak karena hal-hal tertentu. Pejabat yang tugas pekerjaannya berkakitan langsung dengan objek pajak seperti camat, notaries/atau pejabat pembuat akta tanah, serta pejabat pembuatan akta tanah. Sanksi bagi wajib pajak ditagih dengan surat teguran hingga SKP, sanksi berupa denda dengan ketetapan pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak, sedangkan sanksi bagi pejabat disesuaikan dengan PP No.30 tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, sedangkan sanksi bagi petugas/pejabat yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak maupun pihak lainyya dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000.

9. Cara pembagian hasil penerimaan PBB yang telah masuk kas Negara akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan, 10% (dibagi 65% untuk daerah kabupaten dan kota) untuk pemerintah pusat, dan 90% (16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan 64,8 daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan saluran ke rekening Kas Umum Daerah Kebupaten/Kota, 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak Pajak dan Daerah).

DAFTAR RUJUKAN

Mardiasmo. 2008. Perpajakan, Yogyakarta: Andi

WWW.GOOGLE.COM


Tugas 3 Softskill Bahasa Indonesia

Tugas Bahasa Indonesia 3

Padanan Kata dalam Bahasa Indonesa :

 

1. Abnormal perfomanca index                 : Penampilan pengenal yang tak normal

2. Adjustment                                           : Pengaturan

3. Adjusted price                                      : Disesuaikan harga

4. Administrative expenses                      : Beban administrasi

5. Advance payment                                : Memilahara

6. Audit working paper                             : Kertas kerja audit

7. Automatic premium loan                       : Otomatis premi pinjaman

8. Bank line                                              : Batas bank

9. Blanket expense policy                        : Kebijakan biaya seluruh harta

10. Capital adequacy ratio (CAR)            : Rasio kecukupan modal

11. Cash disbursement                            : Pembayaran tunai

12. Certified public accountant                : Sertifikat akuntan punlik

13. Checking account                              : Rekening giro

14. Collective rights of stockholders        : Hak-hak kolektif pemegang saham

15. Competitive bid                                 : Penawaran kompetitif

16. Completion bond                               : Penyelesaiaan obligasi

17. Conditional sale floater (insurance)   : Penjualan asuransi bersyarat

18. Consumer debenture                         : Konsumen obligasi

19. Continuous budget                            : Anggaran terus-menerus

20. Cost forecasting                                 : Ramalan biaya

21. Cost of goods sold                             : Harga pokok penjualan

22. Economic  entity                                : Kesatuan usaha ekonomi

23. Economic class                                  : Kelas ekonomi

24. Financial intermediary                        : Perantara keuangan

25. Financial reporting                             : Laporan keuangan

 

Berikut 5 kata dalam bentuk kalimat efektif :

 

1. Pembayaran tunai (Cash disbursement)
    – Pak Edy membeli 1 unit mobil dengan melakukan pembayaran tunai

2. Rekening giro (Checking account)
    – Ibu Eno membuka rekening giro di Bank Gunadarma cabang salemba

3. Laporan keuangan (Financial reporting)
    – Laporan keuanganperusahaan diterima oleh Direktur setiap akhir tahun

4. Kelas ekonomi (Economic class)
    – Kelas ekonomi merupakan kelas unggulan di Unversitas Selalu Benar

5. Anggaran terus-menerus (Continuous budget)
    – Akibat bencana gempa bumi perusahaan batu bara mengeluarkan anggaran

    terus-menerus untuk memperbaiki kerusakan pertambangan

 

Nama kelompok :

Agung Satrio                     (20210312)

Heru Hermawan               (23210282)

Putra Agung Rachman     (25210426)


Tugas 1 Softskill Bahasa Indonesia 2

Tugas Bahasa Indonesia 1

1. Beri komentar tentang artikel berikut ini:
Pemasaran adalah merupakan salah satu kegiatan utama dalam bidang perekonomian, disamping kegiatan produksi dan konsumsi. Konsumsi baru bisa terlaksana setelah adanya kegiatan produksi dan pemasaran. Dengan kata lain, produksi dan pemasaran dapat membantu terlaksananya tujuan konsumsi. Pemasaran jika kita lihat berada diantara produksi dan konsumsi, yang berarti bahwa pemasaran menjadi penghubung antara dua faktor tersebut. Dalam kondisi perekonomian sekarang ini, tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai tujuan konsumsi yang memuaskan. Betapapun baiknya produk yang dihasilkan, jika orang lain tidak mengetahuinya, maka produk tersebut sulit akan laku.
Jelaskan selengkap mungkin apa, kesalahan yang kalian temukan pada artikel di atas !!!

 

JAWAB

Kesalahan yang ditemukan pada artikel :

  • banyak kalimat-kalimat yang tidak efektif misalnya: kalimat adalah dan merupakan , yang berarti bahwa seharusnya dipilih salah satu saja, karena kalimat tersebut merupakan penjelasan.
  • kalimat jikat kita lihat dan akan masing-masing pada baris ke-3 dan 5 seharusnya kalimat tersebut dihilingkan saja agar lebih efektif.
  • Artikel sulit di pahami karena banyak kalimat yang di pakai berulang-ulang.

 

Komentar :

pemasaran sangat berperan penting dalam kegiatan penjualan, karena tanpa pemasaran orang-orang tidak dapat mengetahui produk apa yang kita jual, dengan pemasaran kita dapat menarik pelanggan agar membeli barang-barang yang kita jual dan dengan pemasaran juga kita dapat meningkat tingkat perolehan laba yang kita terima. Jadi pemasaran memang sangat berperan penting dalam bidang perekonomian.

 

2. Pemukiman kumuh sering diidentikkan dengan kemiskinan, bahkan hasil penelitian Ismail (1991:1) menunjukkan bahwa pertumbuhan pemukiman kumuh berhubungan positif dengan problema kemiskinan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di perkotaan, semakin meningkat jumlah pemukiman (kampong) kumuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk pemukiman kumuh merupakan masyarakat miskin. Keterbatasan ekonomi dan keadaan social yang kurang mendukung mengakibatkan lapisan penduduk marjinal DKI Jakarta dengan terpaksa dan atau sengaja bermukim di pemukiman kumuh. Di antara mereka bahkan mendirikan bangunan liar pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai pemukiman atau pada lahan milik pihak lain. Timbul masalah kesehatan yang mendasar, seperti: masalah air minum, tinja, sampah, sanitasi makanan, serangga dan pencernaan yang disebabkan oleh timbulnya pemukiman kumuh. Permasalahan kesehatan tersebut yang telah menjadi problematika bagi masyarakat maupun aparat pemerintah.
Berdasarkan artikel no 2 susun (1) Rumusan masalah, (2) Tujuan penelitian !!!

 

JAWAB 

Rumusan Masalah :

  1. Apa yang menyebabkan mengapa pemukiman kumuh dan tingkat kemiskinan terus meningkat ?
  2. Masalah apa saja yang timbul akibat dari pemukiman kumuh yang terus meningkat ?
  3. Bagaimana cara pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut ?

 

Tujuan penelitian :

  • Untuk mengetahui apa penyebab pemukiman kumuh itu bisa timbul.
  • Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul akibat dari pemukiman kumuh.
  • Untuk mengetahaui bagaimana pemerintah menangani permasalahan tersebut.

 

Nama Kelompok : 

 Agung Satrio               20210312

 Heru Hermawan          23210282

 Putra Agung Rachman 25210426


Tugas 2 Softskill Bahasa Indonesia 2

Tugas 2

Salah satu bentuk esei kritik ialah tinjauan buku. Kalian harus menemukan buku penunjang dalam bidang Akuntansi (buku populer). Untuk tugas ini, kalian harus membedakan antara tujuan tinjauan dan tujuan buku tersebut. Jadi tugas kalian ada 2, yaitu apa tujuan kalian melakukan tinjauan buku X dan apa tujuan penulis menyusun buku tersebut. Selanjutnya, tugas kalian adalah:

  1. Jelaskan apa tujuan esei kritik tinjauan buku tersebut.
  2. Tujuan penulis buku tersebut.

Kalian harus memberikan rangkuman buku dan memberikan kesimpulan bahwa buku tersebut baik untuk dibaca atau tidak untuk dibaca.

Buku tinjauan kami :

Gambar

Gambar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi, Jilid I, Edisi Keduabelas

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley

Tujuan kami meninjau buku

  1. Mengetahui proses auditing kerangka kerja audit aktual, dari awal hingga akhir.
  2. Memperoleh informasi terkini pada pengujian dan pelaporan tentang pengendalian internal audit.
  3. Memperoleh informasi yang handal termasuk cakupan komprehensif mengenai Risk Assessment Standards yang baru diterbitkan.

Tujuan Penulis Menulis Buku

Memadukan konsep-konsep auditing yang paling penting dengan cara yang logis untuk membantu pada mahasiswa memahami pengambilan keputusan audit dan pengumpulan bukti dalam lingkungan auditing yang kompleks saat ini. Sebagai contoh, standar penilaian risiko yang diterbitkan oleh Auditing Standards Board ( SAS 103-111) dipadukan kedalam semua bab perencanaan, serta ke setiap bab yang membahasas siklus transaksi tertentu beserta akun-akun terkait. Pengendalian internal dihubungkan dengan pengujian atas pengendalian serta pengendalian substantif atas transaksi yang dilakukan baik dalam audit laporan keuangan maupun pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, pada gilirannya, dihubungkan dengan pengujian atas rincian saldo laporan keuangan untuk bidang tersebut. Sampling audit diterapkan pada evaluasi bukti audit dan tidak diperlakukan sebagai topik yang terpisah. Masalah penilaian resiko, teknologi, kecurangan, serta audit pengendalian internal dipadukan ke dalam semua bab.

RANGKUMAN

Buku ini berisi tentang mencakup pembahasan tentang standar penilaian risiko yang baru dan standar-standar baru yang berkaitan dengan komunikasi dengan pihak-pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola (SAS No. 112 dan 14). Penekanan utama dalam buku teks ini adalah pada proses pengambilan keputusan oleh auditor, baik dalam audit laporan keuangan maupun audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Konsep-konsep paling mendasar dalam auditor setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang unit dalam setiap penugasan.

KESIMPULAN

Menurut kami buku ini baik untuk di baca karena buku ini di maksudkan untuk dipakai dalam mata kuliah satu triwulan atau satu semester pada jenjang sarjana atau pascasarjana. Buku ini juga tepat untuk kursus-kursus pengembangan profesi yang bersifat pengenalan bagi kantor akuntan publik, auditor internal, dan auditor pemerintah. Jika mahasiswa mempelajari auditing memahami tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam bidang audit tertentu, risiko yang berkaitan dengan penugasan itu, serta keputusan yang harus diambil, mereka pasti bisa menentukan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan dan mengetahui cara mengevaluasi bukti yang diperoleh.

 

Nama : Agung Satrio                         (20210312)

            Heru Hermawan                    (23210282)

            Putra Agung Rachman          (25210426)

 Kelas   :   3EB06


Hukum Dagang

HUKUM DAGANG

 

DI SUSUN OLEH :

Gambar

 

AGUNG ROMADHON                    ( 20210311 )

AGUNG SATRIO                          ( 20210312 )

FAHMI DANU SAPUTRA               ( 29210719 )

HERU HERMAWAN                      ( 23210282 )

MUHAMMAD ALWAN AL BADRANI ( 24210617 )

KELAS : 2 EB 06

 

ABSTRAKSI

Hukum dagang merupakan hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan, dan Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada Hukum tertulis yang dikodifikasikan dan Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan.

 

HUKUM DAGANG

PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekeerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.
Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :

1.    Hukum tertulis yang dikodifikasikan :

  • Kitab Undang-undang dagang (KUHD) atau Wetboek Koophandel Indonesia (W.V.K)
  • Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgelijk wetboek Indonesia (BW)

2.    Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengna perdagangan.

KETENTUAN-KETENTUAN HUTANG DAGANG

Hubungan hukum antara produsen satu sama lain, produsen dengan konsumen yang meliputi antara lain :

1.    pembelian dan penjualan serta pembuatan perjanjian.

2.    Pemberian perantara antara mereka yang terdapat dalam tugas-tugas makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.

3.    Hubungan hukum yang terdapat dalam :

  • Bentuk-bentuk asosiasi perdagangan seperti perseroan terbatas (PT=NV), perseroan firma (VOF)
  • Pengakuan di darat, laut dan di udara serta pertanggungan atau asuransi yang berhubungan dengan pengangkutan dan jaminan keamanan dan resiko pada umumnya.
  • Penggunaan surat-surat niaga

 

SEJARAH HUKUM DAGANG

Pembagian hukum privat sipil ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah hukum dagang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercabtum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal yang disinggung dalam KUHD kecuali dalam penyelesaianya, soal-soal tersebut hanya diatur dalam KUHD itu.

Kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah :

  • Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidak ditetapkan dalam KUHD tapi diatur dalam KUHS.
  • Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

 

HUBUNGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA

Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.

 

HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :

1.    Membantu didalam perusahaan

2.    Membantu diluar perusahaan

 

Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :

a)    Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata

b)   Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata

c)    Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

 

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu ;

1.     Membuat pembukuan

2.    Mendaftarkan perusahaannya

 

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.

1.    Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya tediri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

2.    Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum

Sementara itu, didalam masyarakat dikenal 2 macam perusahaan, yakni :

1.    Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta terbagi dalam 3 bentuk perusahaan swasta :

a)    Perusahaan Swasta Nasional

b)   Perusahaan Swasta Asing

c)    Perusahaan Patungan / campuran

 

2.    Perusahaan Negara

Perusahaan disebut dengan BUMN, yang terdiri menjadi 3 bentuk ;

a)    Perusahaan Jawatan

b)   Perusahaan Umum

c)    Perusahaan Perseroan

Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Disebutkan juga dalam UU No 16 tahun 2001, yayasan meerupakan suatu “badan hukum” dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi criteria dan persyaratan tertentu.

1.    Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan

2.    Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan

3.    Yayasan mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

4.    yayasan tidak mempunyai anggota

 

Pembubaran yayasan

Yayasan dapat dibubarkan seperti juga organ-organ lainnya. Dengan demikian, yayasan itu dapat bubar atau dibubarkan karena :

a)    Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir

b)   Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai

c)    Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

 

KESIMPULAN

Jadi Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

 

SUMBER :

-      Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

-      Ridwan Khairandy dkk, S.H., M.H., Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

-      http://hati-sitinurlola.blogspot.com/2010/05/hukum-dagang.html


Hukum Perikatan

Hukum Perikatan

 

DI SUSUN OLEH :

Gambar

 

AGUNG ROMADHON                           ( 20210311 )

AGUNG SATRIO                                  ( 20210312 )

FAHMI DANU SAPUTRA                       ( 29210719 )

HERU HERMAWAN                     ( 23210282 )

MUHAMMAD ALWAN ALBADRANI         ( 24210617 )

KELAS : 2 EB 06

 

Hukum Perikatan

 

Abstrak

 

Dalam bahasa Belanda istilah perikatan di kenal dengan istilah verbintenis, yaitu bila di terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah perikatan, perutangan, dan perjanjian. Istilah tersebut lebih umum di gunakan dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan di artikan sebagai sesuatu yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.

 

          Pendahuluan

 

           Hukum perikatan terdiri dari kata Hukum dan perikatan. Perikatan berasal dari kata verbintensis yang memiliki banyak arti, di antaranya sebagai berikut :

1.    Perikatan, yaitu masing – masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban / prestasi (Subekti dan Sudikno)

2.    Perutangan, yaitu suatu definisi yang terkandung dalam Verbintenis. Adanya hubungan hutang piutang antara para pihak ( Sri Soedewi, Vol Maar dan Kusumadi)

3.    Perjanjian / overeenkomst (Wiryono Prodjodikoro)

 

Berdasarkan Instilah, perikatan di definisikan sebagai hubungan hukum dalam lingkungan Harta kekayaaan antara dua pihak / lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.

 

Pembahasan

 

Sistem Hukum perikatan

 

Sistem hukum perikatan bersifat terbuka, artinya, setiap perikatan memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mengadakan berbagai bentuk perjanjian, seperti di atur dalam Undang-Undang, serta peraturan khusus/ peraturan baru yang belum ada kepastian dan ketentuan, Misalnya, perjanjian sewa rumah, sewa tanah, dan sebagainya.

 

Sifat Hukum Perikatan

 

Hukum perikatan merupakan hukum pelengkap, konsensuil, dan obligator. Bersifat sebagai hukum pelengkap artinya jika para pihak membuat ketentuan masing-masing, setiap pihak dapat mengesampingkan peraturan dan Undang-undang.

Hukum perikatan bersifat konsensuil artinya ketika kata sepakat telah di capai oleh pihak masing- masing, perjanjian tersebut bersifat mengikat dan dapat di penuhi dengan tanggung jawab.

Sementara obligator berarti setiap perjanjian yang telah di sepakati bersifat wajib di penuhi dan hak milik akan berpindah setelah di lakukan penyerahan kepada tiap-tiap pihak yang telah bersepakat.

 

Macam-macam Hukum Perikatan

 

1.    Perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya di kaitkan pada syarat tertentu.

2.    Perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya di kaitkan pada waktu yang tertentu /dengan peristiwa tertentu yang pasti terjadi.

3.    Perikatan tanggung menanggung/tanggung renteng, yaitu para pihak dalam perjanjian terdiri dari satu orang pohak yang satu pihak yang lain.

4.    Perikatan dapat di bagi dan tidak dapat di bagi, artinya perikatan yang dapat di bagi adalah perikatna yang prestasinya dapat di bagi-bagi, sementara perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat di bagi-bagi.

 

ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

 

1.    asas kebebasan berkontrak

asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Dengan demikian, cara ini dikatakan system terbuka, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, denagn pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

2.    asas konsensualisme

adalah perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

 

HAPUS NYA PERIKATAN

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

  • Karena pembayaran
  • Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
  • Karena adanya pembaharuan hutang
  • Karena percampuran hutang
  • Karena adanya pertemuan hutang
  • Karena adanya pembebasan hutang
  • Karena musnahnya barang yang terhutang
  • Karena kebatalan atau pembatalan
  • Karena berlakunya syarat batal
  • Karena lampau waktu

 

Kesimpulan

Perikatan adalah hubungan hukum dalam lingkungan Harta kekayaaan antara dua pihak lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Sistem hukum perikatan bersifat terbuka, artinya, setiap perikatan memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mengadakan berbagai bentuk perjanjian.

Hukum perikatan mempunyai sifat sifat hukum yaitu sebagai hukum pelengkap, konsensuil, dan obligator, Hukum perikatan mempunyai 4 jenis yaitu 1. Perikatan bersyarat, 2. Perikatan dengan ketetapan waktu, 3. Perikatan tanggung renteng, 4. Perikatan dapat di bagi dan tidak dapat di bagi. Hukum perikatan mempunyai dua asa yaitu asas berkebabsan berkontrak dan asas konsensualisme. Sedangkan itu untuk penghapusan kontrak ada di pasal 1381 KUHPdt yang berisi 10 cara penghapusan kontrak

 

 

Sumber :  http://www.scribd.com/doc/20976269/Definisi-Hukum-Perikatan


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.